Metroterkini.com - Bupati Indragiri Hilir Riau, HM Wardan meninjau alat pengolah kelapa terpadu di Desa Pulau Palas Dusun Sungai Sirih, Kecamatan Tembilahan Hulu dan Desa Sungai Ara, Kecamatan Kempas, Senin (30/7/18).
Dalam peninjauan tersebut Bupati didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil H T Juhardi, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) H Kuswari, Camat Tembilahan Hulu M Nazar, sejumlah pejabat eselon di lingkungan pemkab Inhil.
Bupati mengatakan bahwa dirinya sengaja melakukan peninjauan terhadap alat-alat pengolahan kelapa tersebut. Hal tersebut dilakukannya karena beberapa waktu lalu ia mendapat informasi belum maksimalnya pemanfaatan alat-alat tersebut.
Alat-alat pengolahan kelapa terpadu itu menurut Wardan merupakan bantuan dari Kementerian Desa pada tahun 2017 lalu. Selaku Pemerintah Kabupaten Inhil ia sangat menyayangkan alat-alat tersebut belum difungsikan secara maksimal.
"Saya memang memfokuskan ingin memantau dan melihat beberapa peralatan yang sudah disediakan. Tadi kan kita melihat yang ada di lokasi Pulau Palas memang sudah lama sekali kita programkan sejak tahun 2014 tapi belum berfungsi. Dan saya berikan waktu selama satu bulan ini semoga bisa difungsikan," tegas Wardan.
Untuk itu diharapkan kepada camat dan Kepala Desanya untuk memanggil lagi kelompok-kelompok tani yang sudah ditetapkan. Namun kalau mereka tidak mampu, ganti dengan orang lain ataupun nanti peralatan ini akan dipindahkan kepada kecamatan yang memang bisa mengoperasikannya.
Diungkapkan Wardan bahwa alat-alat tersebut berupa alat pengolahan minyak kelapa. Tapi di Kempas ini ada juga alat untuk pengolahan sabut dan pengolahan tempurung jadi arang.
"Jadi ke depan alat-alat ini harus difungsikan karena masyarakat merasakan betapa anjloknya harga kelapa. Dengan memaksimalkan ini sudah ada upaya yang kita lakukan. Kalau ini sudah dapat berfungsi dan mendapat hasil yang baik maka akan kita kembangkan ke kecamatan-kecamatan lain sehingga upaya kita untuk memperbaiki dan meningkatkan harga kelapa bisa kita lakukan," harap Wardan.
Menurutnya dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan harga kelapa dibutuhkan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD harus saling bahu membahu, tidak bisa hanya satu OPD saja. Di sini butuh peran dan kerjasama antara Disperindag, Dinas Koperasi, DPMD, Perkebunan dan OPD lain yang berkaitan. [***]
